Langsung ke konten utama

GALANG PERSATUAN RAKYAT DENGAN KEKUATAN DASAR KLAS BURUH DANKAUM TANI, LAWAN KEBIJAKAN DAN TINDASAN FASIS REZIM JOKOWI-JK BINEKA IMPERIALIS AS


Mayday 2018 adalah Agenda Perjuangan Pemuda Mahasiswa Bersama Rakyat.
Hari Buruh se-Dunia 1 Mei (MayDay) adalah satu peristiwa bersejarah dalam tradisi berjuang yang sengit terhadap klas penghisap dan penindas. Perjuangan tanpa kenal menyerah yang dilakukan jutaan klas buruh saat itu telah memberikan inspirasi yang tiada terkira. Keteguhan sikap, pengorbanan serta disiplin membaja dalam perjuangan yang bergelora membuahkan hasil yang hingga saat ini dapat dinikmati oleh rakyat di seluruh penjuru dunia. Salah satu kemenangan besar yang diraih adalah penetapan jam kerja bagi  buruh, 8 jam sehari dan 40 jam seminggu (lima hari kerja). Mengakhiri segala bentuk kerja paksa dan perbudakan yang terselebung dalam kedok hubungan industrial. Sehingga buruh tidak lagi harus bekerja dengan jam kerja yang panjang 12-16 jam bahkan bisa mencapai 18 jam sehari, namun cukup bekerja 8 jam sehari dan mempunyai banyak waktu yang lebih bagi keluarga serta mengembangkan kebudayaannya.
Satu Mei (MayDay), setiap tahunnya selalu di peringati oleh klas buruh dan klas pekerja lainnya di seluruh dunia secara gegap-gempita melalui berbagai aksi protes dalam bentuk demonstrasi, seminar, rapat-rapat akbar, diskusi terbuka serta dalam berbagai ragam aktivitas lainnya yang serupa. Tujuan umum dari keseluruhan kegiatan politik ini dimanapun di berbagai belahan dunia adalah sama, yaitu ingin memperjuangkan hak-hak dasar ekonomi, sosial maupun politik yang selama ini dirampas dan dicampakkan oleh klas penindas dan banyak rezim anti rakyat diberbagai negeri, terutama di negeri-negeri jajahan, setengah jajahan dan bergantung seperti Indonesia.
Di tengah semakin kuatnya cengkraman imperialis AS di Indonesia, rezim Jokowi juga terus mengintensifkan perampasan tanah secara lebih sistematis melalui program Reforma Agraria Palsu-nya. Program bagi-bagi sertifikat dan perhutanan sosial merupakan skema yang sesungguhnya akan melegitimasi perampasan dan monopoli tanah yang semakin luas. Program tersebut sama sekali tidak mengubah penguasaan tanah yang timpang saat ini. Justru sebaliknya, akan semakin banyak kaum tani yang terampas tanahnya dan melahirkan buruh tani ataupun pengangguran di perdesaan.
Kondisi tersebutlah yang semakin memperburuk krisis di dalam negeri Indonesia. Di bawah kekuasaan rezim boneka Jokowi-JK, pemerintah terus melahirkan berbagai kebijakan yang memberi “karpet merah” bagi kepentingan bisnis kapitalis monopoli internasional. Paket Kebijakan Ekonomi terus digulirkan hingga 16 jilid yang menjadi payung seluruh skema neoliberal di Indonesia. Melalui itu pula skema dan tindasan yang semakin kejam bagi klas buruh di Indonesia terus lahir. Dalam Paket Kebijakan Ekonomi jilid 4 nya, secara langsung yang telah melahirkan PP No. 78/2015 tentang Pengupahan. Aturan baru yang ditujukan untuk memastikan politik upah murah dapat berjalan semakin baik. Hasilnya jelas, sejak diterapkan hingga saat ini, upah buruh pada setiap tahunnya hanya naik rata-rata 8%, berbanding terbalik dengan terus meningkatnya harga kebutuhan pokok rakyat. Kondisi tersebut semakin memperdalam jurang defisit upah klas buruh.
Sementara itu, untuk terus memastikan super profit yang didapatkan oleh imperialis dan borjuasi besar, skema Labour Market Flexibility berupa kontrak jangka pendek, outsorcing dan pemagangan terus dijalankan oleh pemerintah. Melalui skema tersebut, klas buruh semakin kehilangan hak kepastian kerja dan kesejahteraanya. Skema Pemagangan Nasional misalkan, pemerintah menargetkan buruh magang sebanyak 163.000 orang pada 2017, program tersebut dijalankan untuk mengurangi pengeluaran perusahaan dalam aspek upah buruh. Pasalnya melalui program yang didukung oleh ribuan perusahaan tersebut (2.648 perusahaan, dengan 1.776 di antaranya perusahaan manufaktur), menggunakan sistem magang yang hanya memberikan upah/uang saku 60-70 % dari upah minimum, dengan beban pekerjaan yang sama.
Seluruh kebijakan tersebut tentunya merupakan cerminan bagaimana keberpihakan pemerintah terhadap klas buruh sama sekali tidak ada. Orientasi dari kebijakan perburuhan tersebut justru semakin memperbesar super profit perusahaan dan disisi lain memerosotkan penghidupan buruh.
Begitupun dalam segi pendidikan, imbas dari pemangkasan subsidi pendidikan yang  semakin tahun merosot akibat dampak liberalisasi, komerialisasi, dan privatisasi dunia pendidikan hari ini akan berimbas kepada pemuda mahasiswa ataupun pemuda secara umum. Serta posisi menyengam pendidikan yang kian hari semakin meningkat biaya pendidikan ini akan menyulitkan bagi pemuda yang akan menempuhpendidikan.  Pemuda mahasiswa yang dibenturkan dengan tidak adanya jaminan lapangan kerja dikemudian hari ditengah masifnya perampasan dan monopoli lahan serta situasi pekerjaan yang adanya sistem kerja kontrak, pemagangan dan masifnya PHK sepihak yang dilakukan oleh perusahaan.
Pada momentum May Day tahun ini, gerakan buruh dan rakyat tertindas di Indonesia juga dihadapkan dengan momentum tahun politik yaitu Pilkada Serentak 2018 dan Pemilu 2019. Di tahun politik inilah, pendirian perspektif gerakan buruh diuji. Karena pasti seluruh calon-calon kepala daerah maupun untuk Pemilu 2019 nanti akan banyak menebar janji kesejahteraan dan perubahan nasib buruh. Hal itu sudah menjadi kebiasaan dalam setiap momentum kontestasi elektoral. Kondisi tersebut akan berpotensi untuk menyeret klas buruh dalam dukung-mendukung calon dan berpotensi pula menimbulkan gesekan horizontal di kalangan gerakan buruh. Hal tersebut hanya dapat dihindari dengan kita terus memperluas edukasi-propaganda dan kampanye massa untuk membangkitkan, mengorganisasikan dan menggerakan klas buruh dan seluruh rakyat tertindas di Indonesia.
Maka penting dalam momentum ini LMND sebagai organisasi massa pemuda mahasiswa yang menempatkan perjuangannya bersama rakyat dengan terlibat aktif bersama sama melakukan aksi massa. Aksi massa yang dilakukan dengan kekuatan dasar aliansi Klas Buruh dan Kaum Tani dengan menempatkan Demokrasi Nasional sebagai jalan keluar dari tindasan fasis rezim Jokowi-JK boneka Imperialis AS. Serta juga terlibat aktif dalam memperbesar pejuangan kaum tani melawan monopoli dan perampasan lahan yang terjadi. Hal itu pun pemuda mahasiswa dengan meblejeti serta lawan semua kebijakan dan tindasan fasis rezim boneka imperialis Jokowi-JK. Untuk itu penting mengkampanyekan dikampus-kampus mensemestakan keadaan objektif rakyat indonesia yang terbelenggu atas monopoli dan perampasan lahan sebagai masalah dasar dari kompleksnya permasalahan rakyat indonesia saat ini.   

Komentar

Postingan populer dari blog ini

SISTEM RELIGI DAN ILMU GHAIB

SISTEM RELIGI DAN ILMU GHAIB Disusun oleh: Yugni Maulana Aziz 6670170056 Muhammad Ibnu Fajar 667010057   Rahmat Ady Prasetyo 6670170020 Dzikry Fadillah 6670170052Eldri Agustina                         6670170094 Rifky Aditya           6670170021 Ilmu Pemerintahan Fakultas Ilmu Sosial dan Ilmu Politk Universitas Sultan Ageng Tirtayasa Jalan Raya Jakarta Km 4, Panancangan, Cipocok Jaya, Banjaragung, Kota Serang, Banten 42124 2018 DAFTAR ISI COVER MAKALAH…………………..………………………………………................... DAFTAR ISI……………………………………..…………………………….…………… KATA PENGANTAR…………………………….………………………………………... BAB I. PENDAHULUAN 1.1 Latar Belakang Masalah………………..………..…………….……………….1 1.2 Rumusan Masalah………………………...…………………………………….2 BAB II. ISI 2.1 Pengertian Sistem Religi ……………………………..…….…………..5 2.2 Unsur-Unsur Dasar Sistem Religi…………………………..…………..6 2...

CONTOH CRITICAL REVIEW TULISAN POLA RELASI BISNIS DAN POLITIK DI INDONESIA MASA REFORMASI: KASUS RENT SEEKING

CONTOH CRITICAL REVIEW TULISAN POLA RELASI BISNIS DAN POLITIK DI INDONESIA MASA REFORMASI: KASUS RENT SEEKING Tulisan ini merupakan bentuk critical review dari Jurnal Wacana Politik - Jurnal Ilmiah Departemen Ilmu Politik Vol. 1, No. 1, Maret 2016: 41 – 52 yang di tulis oleh ratna solihah Departemen Ilmu Pemerintahan FISIP Univeritas Padjajaran dengan nomor ISSN 2502 – 9185 Jurnal ratna solihah yang berjudul “ pola relasi bisnis dan politik di Indonesia masa reformasi: kasus rent seeking ” secara umum menjelaskan bagaimana pola relasi bisnis dan politik di era reformasi yang melibatkan actor politik untuk membagi sumber daya negara dengan para pelaku bisnis yang mana pemburu rente melakukannya secara terbuka di era demokrasi. Pemburu rente yang terjadi di era reformasi tidak terlepas dari pengaruh rente dari rezim orde baru yang sudah bertransformasi berdasarkan situasi politik saat ini melalui berdasarkan rezimnya, yang dari orde baru ke masa demokratis di era ref...

MENYIKAPI EKONOMI POLITIK GLOBALISASI: BEROGRANISASI MAJU

Pasca runtuhnya Unisoviet dan berakhirnya perang dingin awal decade 80-an, dampaknya dunia harus merubah dan memasuki cara hidup yang baru yang sesuai dengan situasi internasional, dalam konteks ini, dunia memang di ciptakan oleh negara adidaya terutama Amerika Serikat, ketika menang dalam perang dingin seluruh negara-negara yang ada dunia harus memasuki era baru dalam periode pax-americana, dimana seluruh negara-negara di dunia harus melakukan political adjustment terhadap kekuatan poalitik dan militer AS yang tergabung dalam G7 (bisa di baca di https://id.wikipedia.org/wiki/G7 ), dan konsekwensinya hal ini juga berdampak secara ekonomi yang harus memasuki monolitik ekonomi ke dalam system ekonomi neoliberal yang terlembagakan kedalam perjanjian internasional seperti WTO (World Trade Organization), dengan semangat ekonomi neoliberal semua negara yang tergabung harus menghilangkan hambatan perdagangan baik tarif maupun non tarif dan hal itu di sepakati bersama secara ketat. Ber...