Langsung ke konten utama

POROS MARITIM JOKOWI 2018-2019




REVIEW POROS MARITIM JOKOWI
Ide poros maritim dunia atau “global maritime axis” adalah gagasan besar Presiden Joko Widodo yang sudah di kampanyekan sejak pilpres 2014 lalu, ide poros maritime hadir sebagai solusi permasalahan bangsa yag sering terjadi seperti korupsi, kebocoran anggaran, ketidakadilan dan sebagainya, ide ini hadir harapanya agar kembali ke jati diri sebagai bangsa pelaut, dan hal ini menimbulkan tantangan sekaligus peluang terhadap reaksi dalam maupun lular negeri.
Dalam poros maritim Jokowi yang harus di garis bawahi bahwa bukanlah sekedar jongos-jongosan namun  yang di sebut sebagai pelaut berarti sebagai kata cakrawala Samudra, sebagai bangsa pelaut yang memiliki armada niaga, armada militer, yang kesibukanya menandingi irama gelombang lautan itu sendiri, sebenarnya initinya dari poros maritime ini sebenarnya Jokowi ingin meningkatkan  infrastruktur maritime yang terbengkalai dam untuk menghbungkan ribuan pulau-pula yang ribuan kilo meter jauhnya dengan membuat fasilitas pelabuhan.
Dalam kebijakan poros maritim tidak pula meninggalkan politik bebas aktif sebagaimana yang di katakan dalam pidatonya Jokowi, dalam pernyataanya jelas bahwa dia menyatakan bahwa politik bebas aktif masih menjadi basis kebijakan luar negeri.
Pada dasarnya rumusan kebijakan luar negeri di pengaruhi oleh internasional dan politik dalam negeri, agar lebih sistematis perlu sebuah kerangka Analisa dalam proses kebijakan luar negeri Indonesia setidakny ada bentuk kebijakan luar negeri sebuah negara:
1.      Fleksibel
2.      Nasionalis
3.      Kompromi dan
4.      Tidak melakukan tindakan/retorika saja
Dalam perumusan kebijakan luar negeri Indonesia menurut folker ada banyak orang yang mempengharuhi kebijakan yaitu, partai politik, Lembaga legislatif, budaya politik, kelompok kepentingan, bentuk pemerintahan dan status negara, dalam konteks kebijakan luar negeri jokwi yang Nampak di permukaan ada tiga kelompok yang mempengaruhi kebijakan Jokowi yaitu kelompok kepentingan, Lembaga legislative, dan partai politik
            Pada pemerintahanya Jokowi berambisi mewujudkan poros maritim dengan begitu dia mengenalkan 5 pilar utama 1) Budaya maritime 2) Menjaga dan mengelola sumber daya laut 3) pengembangan infrasutuktur 4) diplomasi maritime 5) membangun kekuatan pertahanan maritim, dan kebijakan Jokowi atas poros maritim banyak sekali yang menanggapi dengan pro dan kontra pasalnya Jokowi dinilai tidak terlalu faham mengenai kemaritiman mengingat dia adalah seorang jawa yang berasal dari daratan.
            Ide dan gagasan poros maritime tampaknya memang di tanggapi dengan baik oleh internasional terutama kedua negara adidaya sebagai mitra Indonesia yaitu amerika mendukung secara penuh terhadap poros maritime Jokowi dan orang terkuat kedua di rusoa juga mengatakn mendukung secara penuh terhadap kebijkan Jokowi terhadap poros maritime, namun negara negara tetangga menuai kritik keras terhadap poros maritim Jokowi pasalnya di nilai sangat e berbahaya dan sangat agresif sekali apalagi dengan adanya kebijakan penenggelaman kapal, dari kebijakan Jokowi ada 2 interpretasi di internasional pertama kekuatan angkatan laut Indonesia akan menjadi ancaman serius bagi negara tetangga, yang kedua, penguatan maritime juga di artikan bahwa Indonesia memang sedang mengalami ancaman dari luar.
Kesimpulanya bahwa kebijakan laur negeri Jokowi masih mempertahankan pola politik bebas aktif yang disesuaikan dengan keadaan era masa kini, terkait kebijakan poros maritime berbagai pihak banyak sekali yang pro dan kontra entah dari oposisi maupun dari pendukung Jokowi, ide  dan gagasan mengenai poros maritime Jokowi menjadi isu dan perhatian khusus dari berbagai negara terutama negara-negara tetangga terutama negara Malaysia dan dilihat sebagai agresifitas pemerintahan Jokowi, dengan adanya kebijakan poros maritime Jokowi menjadikan kewaspadaan di hadapan negara-negara di Asia tenggara dan negara Indonesia di anggap sebagai negara penting di Asia Tenggara, jika pemerintahan Indonesia mampu memanfaatkan peluang ini untuk berdiplomasi dengan negara di Kawasan asia tenggara maupun global akan sangat meningkatkan daya tawar.



Sumber: Andalas Jurnal of International Studies. Vol 4 No. 1 Mei tahun 2015

Komentar

Posting Komentar

Postingan populer dari blog ini

CONTOH CRITICAL REVIEW TULISAN POLA RELASI BISNIS DAN POLITIK DI INDONESIA MASA REFORMASI: KASUS RENT SEEKING

CONTOH CRITICAL REVIEW TULISAN POLA RELASI BISNIS DAN POLITIK DI INDONESIA MASA REFORMASI: KASUS RENT SEEKING Tulisan ini merupakan bentuk critical review dari Jurnal Wacana Politik - Jurnal Ilmiah Departemen Ilmu Politik Vol. 1, No. 1, Maret 2016: 41 – 52 yang di tulis oleh ratna solihah Departemen Ilmu Pemerintahan FISIP Univeritas Padjajaran dengan nomor ISSN 2502 – 9185 Jurnal ratna solihah yang berjudul “ pola relasi bisnis dan politik di Indonesia masa reformasi: kasus rent seeking ” secara umum menjelaskan bagaimana pola relasi bisnis dan politik di era reformasi yang melibatkan actor politik untuk membagi sumber daya negara dengan para pelaku bisnis yang mana pemburu rente melakukannya secara terbuka di era demokrasi. Pemburu rente yang terjadi di era reformasi tidak terlepas dari pengaruh rente dari rezim orde baru yang sudah bertransformasi berdasarkan situasi politik saat ini melalui berdasarkan rezimnya, yang dari orde baru ke masa demokratis di era ref...
Posting Komentar
Baca selengkapnya

TATAPERILAKU PADA MASYARAKAT MULTIKULTURAL

Etika dalam Bahasa Yunani, “ethos” yang jika di kaji dalam bentuk tunggal artinya tempat, tinggal yang biasa, kebiasaan, padang rumput, adat, kendang, akhlak, perasaan, cara berfikir dan sikap. Dan jika adalam bentuk yang jamak yaitu “ta etha” artinya adat kebiasaan atau jika dalam Bahasa arab etika yaitu ilmu yang mempelajari akhlak manusia, [1] atau para etikawan mendefiniskan etika sebagai “ethics is the study of moral” etika adalah studi tentang pandangan moral dan tindakan manusia. Hegemoni luar terhadap kita menjadi lebih kuat dengan adanya globalisasi, dimana semua hal dapat masuk dengan mudah melalui, koran, media elektronik, internet, tanpa filter yang kuat, serta penanaman karakteristik kebudayaan yang lemah menjadikan orang mudah terhegemoni oleh kebudayaan dari luar yang mana hal itu menjadikan budaya dan karakteristik suatu wilayah akan hilang dari kepribadianya, sehingga menjadikan kita menjadi tidak lagi seperti diri sendiri maka dari itu pendidikan mengenai e...
Posting Komentar
Baca selengkapnya

IMPLEMENTASI ETIKA PEMERINTAHAN DI ARAB SAUDI

Kelompok 5 : 1.       Gita Permata Lestari (6670170016) 2.       Dede Surya Lesmana (6670170067) 3.       Yugni Maulana Aziz (6670170056) 4.       Endiansyah Pratama 5.       Dzikri Fadillah 6.       Yusuf Mardani Febria 7.       Nabilah Yasmin Belladina Kelas : III C Ilmu Pemerintahan Mata Kuliah : Etika Pemerintahan ETIKA PEMERINTAHAN DI ARAB SAUDI A.     Pengertian Etika             Etika secara etimologis berasal dari bahasa Yunani yaitu ethos yang berarti sifat, watak, adat, kebiasaan, tempat yang baik, atau ethikos yang berarti yang berarti susila, keadaban, atau kelakuan dan perbuatan yang baik. sedangkan secara terminologis etika merupakan pengetahuan yang membahas baik dan b...
Posting Komentar
Baca selengkapnya